Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal

Untuk mendukung mengembangkan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan, dibutuhkan dukungan kebijakan dalam bentuk:

1.      Memberikan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta perubahan struktur masyarakat dengan pengembangan perencanaan pembangunan yang komprehensif/ partisipatif, demokratis, aspiratif dan transparan.

2.      Melakukan restrukturisasi dan redistribusi kepemilikan asset produktif kepada masyarakat pedesaan dengan memakai standar skala ekonomi keluarga sejahtera.

3.      Melakukan optimalisasi peran dan fungsi seluruh perusahaan agribisnis dan forestry (dengan Peraturan Daerah) sebagai investor di pedesaan untuk melakukan reinvestasi melalui kemitraan pola perusahaan patungan bersama pemerintah dan masyarakat pedesaan dalam membangun sistem perekonomian pedesaan.

4.      Mengembangan usaha kecil, menengah, koperasi dan usaha mikro lainnya dengan cara peningkatan dan pengembangan keterkaitan dan kemitraan usaha yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan.

5.      Mengembangkan bidang-bidang yang mempunyai keterkaitan dengan pengembangan bidangbidang lainnya yaitu bidang industri, pertanian dalam arti luas, bidang transportasi, perdagangan, pariwisata serta bidang kelautan yang cukup strategis sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah.

6.      Meningkatkan upaya pembangunan infrastruktur terutama perhubungan darat, laut dan udara untuk meningkatkan aksesbilitas dan kelancaran lalu lintas orang dan barang.

7.      mendorong upaya peningkatan nilai tambah (value added) sebagai produk pertanian yang dihasilkan oleh petani di pedesaan melalui sistem agribisnis dan agroindustri yang menekankan pada upaya pengembangan berbagai industri turunan.

8.      memberdayakan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat di pedesaan sebagai wadah pengembangan kegiatan usaha produktif dan memberdayakan masyarakat miskin serta mendorong berkembangnya lembagalembaga keuangan mikro dalam rangka mendekatkan masyarakat pada akses permodalan guna mengembangkan ekonomi kerakyatan.